PALEMBANG, MRS – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna XIV dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (4/6/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dan didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Sumsel: Raden Gempita, S.H., H. Nopianto, S.Sos., M.M., serta H.M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut, menandakan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, hari ini Pemprov Sumsel menerima LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, yang kembali meraih opini WTP untuk ke-11 kalinya,” ujar Andie Dinialdie, politisi muda Partai Golkar dari Dapil OKU dan OKU Selatan.
Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas capaian ini, seraya menyebutnya sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov dan dukungan dari legislatif.
“Ini adalah hasil kerja seluruh perangkat daerah, termasuk dukungan DPRD. Pencapaian ini menunjukkan tata kelola keuangan kita sudah berada di jalur yang benar—transparan dan akuntabel,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan, opini WTP bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga simbol kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah.
“Keberhasilan ini sejalan dengan visi dan misi Pemprov Sumsel untuk menjadikan daerah ini lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi penting untuk mendukung program strategis seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan SDM, dan pelayanan publik,” jelasnya.
Herman Deru juga menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan selalu mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sesuai regulasi yang berlaku.
“Kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk tanggung jawab moral kami kepada rakyat. Seluruh rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan agenda tahunan BPK yang dilaksanakan setiap awal semester.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya, BPK memberikan opini WTP kepada Pemprov Sumsel atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024,” ujar Sarjono.
Ia turut menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemprov Sumsel dalam mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut.
“Ini pencapaian luar biasa. Semoga dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Sumsel, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sumsel, Sekda Sumsel Edward Candra, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumsel. ( ADV)
