JAKARTA, MRS – Deklarasi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai bencana kelaparan di Jalur Gaza, Palestina, telah memicu sorotan serius dan kecaman keras dari Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Yudha Novanza Utama. Legislator dari Fraksi Golkar ini menegaskan bahwa peringatan PBB ini harus menjadi “alarm” bagi Indonesia untuk segera mengambil langkah inisiatif menghentikan segala bentuk penindasan.
Yudha Novanza Utama menyatakan bahwa deklarasi PBB ini menandai pertama kalinya bencana kelaparan dinyatakan di kawasan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa penderitaan rakyat Palestina sudah berada pada tahap yang sangat darurat. Ia secara tegas menyoroti pernyataan Kepala Bantuan PBB, Tom Fletcher, yang menyebut kelaparan ini sebagai “kejahatan politik pada akses kemanusiaan”, bukan bencana alam. “Fletcher mengatakan dengan sangat jelas bahwa makanan tidak bisa sampai ke Gaza karena hambatan sistematis oleh Israel. Artinya, ini bukan bencana alam, tetapi akibat dari kebijakan politik yang menutup akses kemanusiaan,” ujar Yudha, menggarisbawahi akar masalah krisis ini.
Menyikapi kondisi kemanusiaan yang kritis ini, Yudha menyerukan komunitas internasional untuk segera bersatu menekan Israel agar membuka jalur bantuan kemanusiaan. Secara khusus, ia meminta Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk berusaha lebih lantang di forum dunia, dengan memimpin inisiatif diplomatik baik di PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun forum internasional lainnya. “Indonesia tidak boleh diam, harus berdiri di garis depan memperjuangkan pembukaan jalur bantuan dan penghentian blokade Israel,” tegas Yudha.
Ia juga mengutuk keras blokade bantuan makanan terhadap Gaza yang menyebabkan anak-anak menderita dan bahkan meninggal dunia. “Anak-anak adalah korban paling tidak berdaya. Mereka menderita kelaparan, sakit, bahkan kehilangan masa depan karena perang dan blokade. Dunia tidak boleh menutup mata ketika generasi muda Palestina dibiarkan mati perlahan akibat kelaparan,” ungkapnya, menyerukan seluruh negara untuk tidak menutup mata atas tragedi ini.
Peringatan PBB ini muncul setelah berbulan-bulan PBB dan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) mengeluarkan peringatan mengenai krisis pangan di Gaza. IPC melaporkan bahwa semakin banyak bukti menunjukkan kelaparan, malnutrisi, dan penyakit yang meluas mendorong peningkatan kematian. Antara April hingga pertengahan Juli, lebih dari 20.000 anak dirawat karena malnutrisi akut, dengan lebih dari 3.000 anak mengalami malnutrisi parah. Ambang batas kelaparan telah tercapai untuk konsumsi pangan dan malnutrisi akut di sebagian besar Jalur Gaza dan di Kota Gaza.
PBB menyerukan tindakan segera untuk mengakhiri permusuhan dan memungkinkan respons kemanusiaan yang luas dan tanpa hambatan. Namun, warga Palestina menilai deklarasi PBB tersebut sudah terlambat.
