PALEMBANG, MRS 16 September 2025 – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kerja sama antara Gubernur Sumsel Herman Deru dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Sumsel, Jambi, serta Bangka Belitung dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan aset sekaligus penagihan piutang daerah. Penandatanganan nota kesepakatan (MoU) berlangsung di Griya Agung, Palembang.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Ia menyebut aset bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan kekayaan nyata yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel.
“Aset daerah harus tercatat dengan baik, ditata, dinilai, dan dimanfaatkan. Begitu pula dengan piutang daerah, tidak boleh dibiarkan menumpuk tanpa kejelasan. Dengan kerja sama ini, saya optimis penagihan akan lebih efektif dan sesuai aturan,” ujar Herman Deru.
Senada dengan itu, Kepala Kanwil DJKN, Ferdinan Lengkong, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemprov Sumsel yang dinilainya sebagai salah satu bentuk sinergi terbaik di Indonesia. Ia menekankan, pengelolaan aset harus memenuhi standar nasional, baik administratif maupun hukum, sehingga aset tidak hanya tercatat di neraca, tetapi juga produktif dan terlindungi dari potensi sengketa.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Sumsel berharap dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan nilai manfaat aset serta piutang daerah. Upaya tersebut diharapkan memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah dan memberikan dampak positif secara langsung bagi masyarakat.
