PALEMBANG, MRS – Wujud sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan DPRD Sumsel kembali terlihat dalam Rapat Paripurna ke-XXIV yang digelar Senin (27/10/2025). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto itu, dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD mendapat dukungan penuh dari pihak eksekutif.
Dua Raperda yang menjadi fokus pembahasan yakni Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan. Keduanya dinilai memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan moral masyarakat Sumatera Selatan.
Hadir langsung dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif DPRD yang menggagas regulasi penting bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Pemprov Sumsel mendukung penuh pembahasan dua Raperda ini. Keduanya penting — satu menjamin kesejahteraan lansia, satu lagi memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Ini sejalan dengan visi Sumsel Maju untuk Semua,” ujar Cik Ujang.
Dukungan tersebut mendapat sambutan positif dari seluruh fraksi DPRD. Fraksi Partai NasDem menilai Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan. Sementara Fraksi Demokrat, melalui juru bicara Isyana Lonitasari, menegaskan pentingnya implementasi konkret agar manfaat Raperda benar-benar dirasakan masyarakat.
Fraksi PAN, lewat Muhammad Alki Ardhiansyah, juga menilai Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat penting untuk memperkuat karakter generasi muda di tengah arus globalisasi.
Usai mendengarkan pandangan seluruh fraksi, rapat dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji lebih dalam substansi kedua Raperda tersebut. Wagub Cik Ujang berharap proses pembahasan dapat berjalan cepat, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami ingin hasil pembahasan ini segera diimplementasikan. Regulasi harus hadir untuk memberi solusi nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat Paripurna ke-XXIV ini menjadi simbol nyata harmonisasi antara legislatif dan eksekutif di Sumatera Selatan. Sinergi tersebut diharapkan terus terjaga demi mewujudkan pembangunan yang inklusif, memperkuat nilai kebangsaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sriwijaya.
