Palembang, MRS – Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat, penggiat media sosial, serta instansi pemerintah terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Forum ini digelar di Hotel Salatin, Palembang, Selasa (28 Oktober 2025).
Dalam sambutannya, Direktur Intelkam Kombes Pol Hadi Wiyono, S.I.K., menegaskan bahwa aksi premanisme, pungutan liar maupun perusakan fasilitas umum masih terjadi di sejumlah daerah, sehingga sinergi dengan masyarakat dinilai sangat penting untuk mencegah meluasnya kejadian-kejadian tersebut.
Kegiatan ini juga menyoroti tantangan di era digital: penyebaran berita hoaks, ajakan-ajakan serta hasutan melalui media sosial yang dapat memicu aksi melawan hukum, khususnya di kalangan remaja. Kombes Hadi mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan platform daring dan tidak mudah terprovokasi.
Sebagai bagian dari diskusi, narasumber dari Dinas Kominfo, Dwi Karlina, mengungkap bahwa dalam penegakan hukum terhadap aksi premanisme maupun perundungan di media sosial diperlukan bukti yang memadai—baik barang bukti fisik maupun bukti digital—agar laporan bisa diproses secara hukum. Selain itu, Dwi Karlina menyoroti potensi bahaya konten impulsif dan tanpa etika yang dibuat demi “like” atau popularitas, terutama yang menimpa anak-anak dan remaja.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh narasumber dari Dinas Sosial, akademisi, dan penggiat media sosial yang secara aktif membahas upaya konkret menjaga harkamtibmas di era digital. Dengan forum ini, Polda Sumsel berharap muncul langkah-kerja nyata bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta terlindungi dari penyebaran informasi menyesatkan dan aksi premanisme.
