Palembang, MRS – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan peradilan yang inklusif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam peringatan HUT ke-3 lembaga tersebut yang digelar di Palembang, Kamis (4/12/2025).
Momentum tiga tahun perjalanan PTTUN Palembang menjadi wadah refleksi sekaligus konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan peradilan, terutama di tengah tantangan perkara tata usaha negara yang semakin kompleks di lima provinsi wilayah kerjanya.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan sistem peradilan yang inklusif. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap membantu meningkatkan fasilitas serta mendukung program strategis PTTUN dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan berintegritas.
“Peradilan yang baik harus bisa dijangkau semua orang, tanpa kecuali. Pemerintah daerah selalu mendukung langkah-langkah yang memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” ujar Herman Deru.
Ketua PTTUN Palembang, A. Syaifullah, S.H., menekankan bahwa pihaknya terus mendorong pembaruan layanan, termasuk pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan proses hukum yang lebih cepat, transparan, dan dapat diakses secara merata. Menurutnya, konsep peradilan inklusif menjadi fokus utama dalam peningkatan pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan keadilan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap orang memiliki ruang yang sama untuk mendapatkan layanan hukum, tanpa dibatasi jarak, kondisi sosial, atau keterbatasan lainnya,” jelasnya.
Peringatan HUT ke-3 ini juga menjadi momentum bagi PTTUN untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, instansi penegak hukum, serta masyarakat. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat mendorong terwujudnya tata kelola peradilan yang lebih modern, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, PTTUN Palembang optimistis mampu menghadirkan wajah baru peradilan tata usaha negara yang lebih inklusif dan semakin dipercaya masyarakat Sumatera Selatan dan sekitarnya.
