PALEMBANG, MRS – Penolakan terhadap rencana pembangunan gedung Rumah Sakit dr AK Gani di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) terus menguat. Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (12/12/2025), menuntut pemerintah menghentikan proyek yang dinilai mengancam kelestarian situs sejarah tersebut.
Massa aksi yang terdiri dari zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, budayawan, sejarawan, aktivis pelestarian cagar budaya, serta masyarakat umum melakukan long march dari kawasan BKB menuju Kantor Gubernur Sumsel. Aksi berlangsung damai dengan diwarnai orasi, pembacaan puisi budaya, serta pembentangan spanduk penolakan.
Koordinator aksi dari Aliansi Penyelamat Benteng Kuto Besak menegaskan bahwa pembangunan gedung bertingkat di dalam kawasan cagar budaya bertentangan dengan aturan dan prinsip pelestarian sejarah.
“Benteng Kuto Besak bukan ruang bebas pembangunan. Ini kawasan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi. Jika dipaksakan, dampaknya bisa merusak identitas Palembang,” tegasnya di hadapan massa.
Budayawan Palembang, Vebri Al Lintani, menilai pembangunan rumah sakit bertingkat di kawasan benteng menunjukkan rendahnya kepekaan terhadap sejarah kota.
“Pembangunan seharusnya tidak menyingkirkan sejarah. Kota yang besar adalah kota yang mampu menjaga warisan leluhurnya,” ujarnya.
Aksi tersebut juga dihadiri Sultan Palembang Darussalam Mahmud Badaruddin IV RM Fauwaz Diradja. Ia mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait agar menghentikan pembangunan hingga dilakukan kajian menyeluruh sesuai regulasi cagar budaya.
“Setiap aktivitas di kawasan Benteng Kuto Besak wajib melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya. Jangan sampai kepentingan pembangunan mengorbankan sejarah dan jati diri Palembang,” kata Sultan.
Dalam pernyataan sikap yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian pembangunan RS AK Gani di zona inti BKB, perlindungan menyeluruh terhadap benteng sebagai cagar budaya nasional, serta pencarian lokasi alternatif untuk pengembangan fasilitas kesehatan.
Hingga aksi berakhir pada sore hari, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait tuntutan tersebut. Massa berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas demi menyelamatkan Benteng Kuto Besak sebagai simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Palembang.
