OKU TIMUR, MRS — Konflik agraria antara warga OKU Timur dan PT Laju Perdana Indah (LPI) kembali menjadi perhatian serius nasional. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI turun tangan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sengketa lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun dan belum menemukan titik terang.
Persoalan utama konflik ini berkaitan dengan klaim lahan warga yang masuk dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Warga menilai hak mereka terabaikan, termasuk soal penguasaan lahan turun-temurun serta belum optimalnya pelaksanaan kewajiban kemitraan dan plasma oleh perusahaan.
Yudha Novanza: Jangan Ada Kriminalisasi Warga
Anggota DPR RI Yudha Novanza Utama menegaskan bahwa konflik agraria seperti yang terjadi di OKU Timur harus diselesaikan secara adil dan manusiawi, tanpa mengorbankan masyarakat kecil.
“Negara tidak boleh abai terhadap jeritan rakyat. Konflik lahan ini bukan persoalan baru, dan jangan sampai masyarakat justru dikriminalisasi ketika memperjuangkan haknya,” tegas Yudha Novanza.
Ia menilai, penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum semata, melainkan harus menyentuh akar persoalan, termasuk validasi HGU, pemenuhan kewajiban perusahaan, serta perlindungan hak sosial dan ekonomi warga.
“Perusahaan wajib menjalankan kewajibannya, terutama terkait plasma dan kemitraan. Jika tidak dijalankan, ini jelas merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar prinsip keadilan agraria,” ujarnya.
BAM DPR RI Dorong Penyelesaian Berkeadilan
Ketua BAM DPR RI menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke Sumatera Selatan merupakan respons atas banyaknya pengaduan masyarakat terkait konflik lahan. BAM mendorong dialog terbuka yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan perwakilan warga guna mencari solusi yang berkeadilan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan kesiapan memfasilitasi proses penyelesaian konflik agar tidak terus berlarut-larut dan menimbulkan dampak sosial berkepanjangan.
Harapan Penyelesaian Konkret
Yudha Novanza menegaskan, DPR RI akan terus mengawal proses ini agar tidak berhenti pada pertemuan seremonial semata.
“Kami ingin ada langkah nyata. Konflik ini harus selesai dengan memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat OKU Timur,” pungkasnya.
