Palembang, MRS – Kejuaraan karate yang digelar di Kota Palembang mendadak menuai sorotan publik. Pasalnya, dalam publikasi kegiatan tersebut tercantum nama Wali Kota Palembang Ratu Dewa, meski pihak Pemerintah Kota menegaskan tidak pernah memberikan izin maupun persetujuan resmi.
Polemik ini mencuat setelah beredarnya informasi mengenai kejuaraan karate yang mengatasnamakan atau mencantumkan nama Wali Kota Palembang dalam materi promosi dan kegiatan acara. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa angkat bicara dan memberikan klarifikasi tegas.
Ratu Dewa menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak pernah memberikan izin atas penggunaan namanya dalam kejuaraan karate tersebut. Ia menyayangkan adanya pihak yang mencatut nama kepala daerah tanpa melalui prosedur resmi.
“Saya tidak pernah memberikan izin, apalagi terlibat dalam kegiatan tersebut. Jika membawa nama Wali Kota, seharusnya ada izin resmi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang,”
“Kami tidak pernah terlibat dalam kegiatan ini. Pencatutan nama Wali Kota Palembang adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Penyelenggara harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan,” tegas Ratu Dewa,Senin (9/2/2026).
Menurutnya, penggunaan nama pejabat publik dalam sebuah kegiatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ratu Dewa meminta agar panitia maupun pihak terkait segera meluruskan informasi dan tidak lagi menggunakan atribut atau nama Wali Kota tanpa persetujuan.
Pemerintah Kota Palembang juga mengingatkan bahwa setiap kegiatan yang mengatasnamakan pemerintah daerah atau pejabat daerah wajib melalui mekanisme perizinan yang jelas. Langkah ini penting untuk menjaga transparansi, kredibilitas, dan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara kejuaraan karate tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait pencatutan nama Wali Kota Palembang. Pemkot Palembang menegaskan akan mengevaluasi dan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lanjutan apabila diperlukan.
