BATURAJA, MRS – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, bersama sejumlah anggota DPRD Sumsel turun langsung menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 yang dipusatkan di empat sekolah menengah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Selasa (17/2/2026).
Empat titik reses tersebut yakni SMAN 3 OKU, SMAN 4 OKU, SMKN 3 OKU, dan SMAN 1 OKU. Turut mendampingi Andie Dinialdie, anggota DPRD Sumsel lainnya yaitu Mirza Gumay, Fathan Qoribi, Andri Fitriansyah, Sri Mulyadi, At Thahirah Putri, dan Isyana Lonitasari.
Setiap sesi reses diawali sambutan kepala sekolah yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung pimpinan DPRD Sumsel beserta rombongan. Para kepala sekolah secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi, mulai dari fasilitas, program bantuan siswa, hingga kebutuhan infrastruktur penunjang belajar.
Salah satu aspirasi datang dari Budi Epriyansyah, perwakilan madrasah, yang mengeluhkan dihentikannya Program Sekolah Gratis (PSG). Menurutnya, program tersebut sangat membantu siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.
“Program PSG ini dulu sangat bermanfaat untuk membantu siswa miskin. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kami mohon keluhan ini bisa disampaikan ke pihak terkait,” ujarnya.
Keluhan juga disampaikan langsung oleh siswa. Firly, Ketua OSIS, menyoroti dihentikannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya berjalan di sekolah mereka. Ia menyebut pemutusan kerja sama dilakukan secara sepihak dan mendadak.
“Kami kecewa karena MBG dihentikan tiba-tiba, bahkan hanya lewat pemberitahuan WhatsApp,” ungkap Firly.
Sementara itu, Garsubi, salah satu peserta reses, meminta perhatian lebih dari pemerintah provinsi terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, termasuk dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan. Ia menegaskan agar reses tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi diikuti kerja nyata.
Aspirasi lain yang mencuat adalah penguatan jaringan internet sekolah. Peserta reses mengeluhkan lemahnya koneksi internet yang kerap mengganggu pelaksanaan ujian berbasis daring, hingga menyebabkan siswa harus mengulang pengisian soal.
Menutup sesi tanya jawab, Wahyudin, Lurah Air Gading, mengajukan permohonan perbaikan jalan poros Air Gading serta rehabilitasi Kantor Kelurahan Air Gading.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota DPRD Sumsel Mirza Gumay menegaskan pentingnya memahami batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kami ini bukan eksekutor. Harus dilihat dulu usulan itu kewenangan siapa. Kalau kewenangan provinsi, insyaallah akan kami anggarkan. Kalau kabupaten, tentu menjadi tugas pemerintah kabupaten,” jelas Mirza.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan tidak akan diabaikan. Ia secara khusus menanggapi persoalan kelistrikan di sekolah, yang menurutnya bukan karena kekurangan daya, melainkan beban yang terus bertambah.
“Kami akan memanggil pihak PLN untuk menambah trafo atau menindaklanjuti masalah listrik ini secara cepat. Walaupun banyak usulan merupakan kewenangan kabupaten, kami tetap akan carikan solusi,” tegas Andie.
Ia menutup kegiatan reses dengan komitmen kuat untuk mengawal seluruh usulan masyarakat OKU hingga ke tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Insyaallah kami bertujuh tidak akan tinggal diam. Semua proposal dan aspirasi akan kami bawa dan kami sampaikan langsung kepada Gubernur,” pungkasnya. (ADV)
