Palembang, MRS – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan kenaikan signifikan terhadap besaran dana hibah partai politik (parpol) di daerah itu menjelang penyusunan APBD 2026. Dari semula hanya sekitar Rp3.000 per suara sah, nilai hibah kini diajukan naik hampir enam kali lipat menjadi sekitar Rp18.000 per suara sah, memicu perdebatan tajam di kalangan legislator dan publik.
Usulan ini dilatarbelakangi oleh evaluasi kebutuhan operasional dan pendidikan politik parpol setelah hasil Pemilu 2024, yang dinilai belum mencukupi dengan besaran nilai saat ini. Pemerintah provinsi pun resmi membentuk tim kajian khusus yang melibatkan akademisi, ahli kebijakan publik, dan perwakilan legislatif untuk menghitung dampak kenaikan anggaran tersebut terhadap APBD Sumsel secara keseluruhan.
Menurut sumber di internal lembaga legislatif, pembahasan masih pada tahap awal dan belum ada keputusan final. Namun usulan tersebut sudah menarik perhatian masyarakat karena jika disetujui akan menjadi salah satu kenaikan terbesar dalam sejarah alokasi hibah partai politik di tingkat provinsi.
Para pihak yang menentang usulan ini mengingatkan pentingnya keseimbangan antara alokasi dana hibah dengan prioritas anggaran lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara pendukungnya menilai kenaikan itu perlu untuk memperkuat fungsi partai politik dalam membangun demokrasi lokal yang sehat dan efektif.
Kebijakan ini juga menjadi sorotan karena tren kenaikan bantuan keuangan kepada parpol telah mulai muncul di beberapa daerah lain di Indonesia untuk mendukung pendidikan politik dan konsolidasi organisasi. Namun, kenaikan dramatis seperti ini tetap membutuhkan kajian matang agar tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Proses pembahasan dan rekomendasi akhir dari tim kajian ini diperkirakan akan menentukan nasib usulan tersebut menjelang pengesahan APBD Sumsel 2026.
