PALEMBANG, MRS – Program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan mendadak menjadi sorotan serius. Sebanyak 308 dapur penyedia makanan bergizi diketahui belum memenuhi standar kelayakan kesehatan, meski program telah berjalan dan makanan sudah didistribusikan kepada para siswa.
Fakta ini memicu pertanyaan publik: bagaimana ratusan dapur bisa beroperasi tanpa sertifikat laik higiene sanitasi?
Data menunjukkan, dari total 708 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumsel, hanya sekitar 400 dapur yang telah memenuhi syarat kelayakan kesehatan. Sisanya, 308 dapur masih belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi standar wajib keamanan pangan.
Makanan Sudah Dibagikan, Sertifikat Belum Ada
Sertifikat SLHS seharusnya menjadi syarat utama sebelum dapur melayani distribusi makanan kepada penerima manfaat, terutama pelajar.
Namun di lapangan, sejumlah dapur diketahui sudah beroperasi lebih dahulu sambil mengurus administrasi kelayakan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait:
-
Risiko keamanan pangan
-
Potensi keracunan massal
-
Standar kebersihan pengolahan makanan
Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan memberikan batas waktu 30 hari bagi seluruh dapur untuk melengkapi sertifikasi. Jika tidak dipenuhi, operasional dapur akan dihentikan sementara.
Ancaman Nyata bagi 1,9 Juta Penerima Manfaat
Program MBG di Sumatera Selatan saat ini menyasar sekitar 1,9 juta penerima, mayoritas siswa sekolah.
Apabila ratusan dapur tersebut ditutup, distribusi makanan bergizi berpotensi terganggu secara besar-besaran, terutama di wilayah kabupaten/kota yang bergantung pada satu dapur utama.
Pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini menunjukkan lemahnya kesiapan teknis di daerah dalam menjalankan program nasional berskala masif.
Dinkes Tegaskan: Standar Higiene Tak Bisa Dikompromikan
Dinas Kesehatan Sumsel menegaskan bahwa SLHS bukan sekadar dokumen formalitas.
Pemeriksaan meliputi:
-
Sanitasi dapur dan lingkungan
-
Kebersihan alat masak
-
Kualitas air dan bahan pangan
-
Sistem penyimpanan makanan
-
Kompetensi penjamah makanan
Tanpa standar tersebut, dapur dinilai berisiko terhadap kontaminasi pangan yang dapat membahayakan kesehatan siswa.
Publik Mulai Bertanya: Siapa yang Lalai?
Muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat:
👉 Apakah pengawasan berjalan sejak awal?
👉 Siapa yang memberi izin operasional sebelum sertifikat terbit?
👉 Apakah percepatan program mengabaikan aspek keamanan pangan?
Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak justru berisiko memunculkan masalah kesehatan baru.
