PALEMBANG, MRS – Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, merespons sorotan masyarakat terkait rencana belanja peralatan berupa meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel.
Penjelasan tersebut disampaikan Andie melalui keterangan via seluler pribadinya kepada wartawan, Minggu (8/3/2026). Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian serta masukan dari kalangan media maupun masyarakat mengenai rencana pengadaan fasilitas tersebut.
“Terima kasih atas masukan dan saran dari rekan-rekan media terkait pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Provinsi Sumsel. Tadi Sekretaris Dewan sudah saya hubungi untuk klarifikasi terkait pengadaan barang tersebut,” ujar Andie.
Andie menjelaskan, rencana pengadaan meja biliar itu saat ini masih berada pada tahap perencanaan dan belum ada proses pembelian yang dilakukan oleh pihak sekretariat dewan.
Selain menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel, Andie juga diketahui merupakan Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatera Selatan. Ia menyebutkan bahwa fasilitas meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD pada dasarnya direncanakan sebagai sarana penunjang untuk menerima tamu secara informal, termasuk kalangan atlet.
Meski demikian, Andie menegaskan pihaknya memahami perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Karena itu setiap rencana pengadaan akan kembali dievaluasi dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi serta skala prioritas kebutuhan.
“Kami memahami perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Karena itu setiap rencana pengadaan akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan,” jelasnya.
Ia juga membuka kemungkinan rencana tersebut untuk ditinjau ulang, bahkan dibatalkan apabila dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan.
“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” pungkasnya.
Sorotan publik terhadap rencana pengadaan fasilitas tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah daerah.
