PALEMBANG, MRS – Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (2/4/2026), dengan penekanan kuat pada pembangunan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Kegiatan strategis tersebut digelar di The Sultan Convention Center dan dihadiri unsur Forkopimda, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, serta perwakilan kementerian seperti Kemendagri dan Bappenas yang mengikuti secara daring.
Dalam sambutannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan formalitas, melainkan forum penting untuk menyatukan ide, gagasan, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
“Pembangunan tidak boleh hanya terlihat dari sisi fisik semata, tetapi juga harus mencakup pengembangan sumber daya manusia, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian selama satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Prima Salam. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif, penurunan angka kemiskinan, inflasi yang terkendali, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke kategori sangat tinggi.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga disebut mengalami penurunan, menjadi indikator bahwa program pembangunan mulai menunjukkan hasil konkret.
Meski demikian, Ratu Dewa menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam proses perencanaan.
“Kami mengajak seluruh peserta Musrenbang menyampaikan ide terbaik demi penyempurnaan arah pembangunan Kota Palembang ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Palembang, Korlena, menyebut Musrenbang RKPD 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, arah pembangunan 2027 mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi melalui Penguatan Daya Saing Daerah”, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, serta perluasan akses pendidikan.
Forum ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
