BATURAJA – Dalam satu hari penuh agenda penting, DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) langsung “tancap gas” menggelar dua rapat paripurna berurutan, Senin (6/4/2026).
Tak sekadar formalitas, dua sidang ini menjadi panggung evaluasi kinerja pemerintah sekaligus penentu arah kebijakan daerah ke depan.
Pada paripurna pertama, Bupati OKU Teddy Meilwansyah memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Di sinilah seluruh capaian, program, hingga catatan kekurangan pemerintah daerah dibuka secara transparan.
Suasana sidang pun tak sepenuhnya “adem”. LKPJ menjadi bahan penting bagi DPRD untuk menguliti kinerja pemerintah—mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan sekadar laporan, tapi bahan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan ke depan,” menjadi semangat yang mengemuka dalam forum tersebut.
Namun, tak berhenti di evaluasi. Di hari yang sama, DPRD langsung menggelar paripurna kedua dengan agenda strategis: mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Pengesahan ini bukan hal sepele. Propemperda menjadi “kompas hukum” yang akan mengarahkan kebijakan daerah selama setahun ke depan—mulai dari regulasi pembangunan hingga pelayanan masyarakat.
Dengan kata lain, jika LKPJ melihat ke belakang, maka Propemperda adalah langkah pasti untuk melangkah ke depan.
Menariknya, dua agenda besar ini digelar dalam satu hari, menandakan dorongan kuat antara legislatif dan eksekutif untuk mempercepat ritme pembangunan daerah.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah berikutnya: apakah hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti, dan apakah regulasi yang disahkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat?
Yang jelas, sehari dua paripurna ini menjadi sinyal—OKU tak ingin berjalan biasa-biasa saja.
