PALEMBANG, MRS – Mengantisipasi potensi dampak fenomena El Nino ekstrem, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan bersama Polda Sumsel memperkuat koordinasi lintas sektor melalui rapat koordinasi yang digelar pada Selasa (14/4/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumsel, Muhammad Iqbal Alisyahbana, bersama jajaran kepolisian daerah. Fokus utama pembahasan adalah kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta potensi krisis air bersih yang kerap terjadi saat musim kemarau panjang.
Dalam pertemuan tersebut, Iqbal menegaskan bahwa kesiapsiagaan dini menjadi langkah krusial untuk meminimalisir dampak bencana. Ia menekankan pentingnya sinergi antara BPBD, kepolisian, TNI, serta pemerintah daerah dalam mengantisipasi kondisi terburuk.
“Kita harus bersiap sejak sekarang. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar respons di lapangan bisa cepat dan tepat,” ujarnya.
BPBD Sumsel juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan patroli di wilayah rawan karhutla, pemantauan titik panas (hotspot), serta penyediaan sarana pendukung seperti peralatan pemadam dan distribusi air bersih.
Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan kesiapan dalam mendukung upaya pencegahan, termasuk penegakan hukum terhadap aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi memicu karhutla.
Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat terus digencarkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.
Rakor ini juga menjadi bagian dari langkah terpadu Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menghadapi potensi dampak El Nino yang diperkirakan dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah rawan.
Dengan sinergi yang kuat dan kesiapan yang matang, BPBD Sumsel optimistis dampak El Nino ekstrem dapat ditekan, sehingga tidak menimbulkan gangguan besar terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat.
Langkah antisipatif ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan masyarakat serta ketahanan lingkungan di tengah perubahan iklim yang semakin dinamis. (Adv)
