Palembang, MRS — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 melalui Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla Sumsel sekaligus Reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026 yang digelar di halaman Griya Agung Palembang, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang.
Apel kesiapsiagaan ditandai dengan pemeriksaan personel dan peralatan, reaktivasi desk koordinasi karhutla nasional, hingga simulasi penanganan karhutla secara terpadu yang melibatkan lintas instansi.
Dalam kesempatan itu, BPBD Sumsel menegaskan kesiapan penuh menghadapi musim kemarau 2026 melalui penguatan sistem deteksi dini, patroli rutin, pemetaan wilayah rawan, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor.
Gubernur Herman Deru mengatakan kesiapsiagaan menjadi kunci utama agar kejadian karhutla besar seperti tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terulang di Sumatera Selatan.
“Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Semua unsur harus bergerak cepat, terintegrasi, dan mengutamakan pencegahan sejak dini,” tegas Herman Deru.
Ia menilai BPBD Sumsel memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mengoordinasikan penanganan karhutla bersama TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, Manggala Agni, hingga perusahaan perkebunan dan kehutanan.
Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang juga meminta seluruh daerah rawan karhutla meningkatkan kesiapsiagaan personel serta memastikan peralatan pemadaman berada dalam kondisi siap pakai.
“Kita tidak boleh lengah. Semua daerah rawan harus memperkuat patroli dan pengawasan agar titik api bisa ditangani sebelum meluas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumsel menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan mulai berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.
Langkah tersebut meliputi pembentukan posko siaga karhutla, pemantauan hotspot secara real time, penyediaan peralatan pemadaman, hingga peningkatan kapasitas personel reaksi cepat di wilayah rawan.
BPBD Sumsel juga terus memperkuat sinergi dengan BMKG dalam memantau perkembangan cuaca dan potensi kekeringan yang dapat memicu kebakaran lahan.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat terus digencarkan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Upaya pencegahan dinilai menjadi langkah paling efektif untuk menekan luas kebakaran.
Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dalam arahannya menegaskan bahwa Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah prioritas nasional dalam pengendalian karhutla karena memiliki wilayah gambut cukup luas dan riwayat kebakaran yang tinggi.
Berdasarkan data yang disampaikan, luas karhutla di Sumsel pada 2024 mencapai sekitar 15.422 hektare dan menurun menjadi 5.939 hektare pada 2025. Sementara pada periode Januari hingga April 2026 tercatat sekitar 79 hektare lahan terbakar.
“Penurunan ini harus dipertahankan. Jangan sampai lengah. Semua pihak harus bergerak lebih awal, lebih cepat, dan lebih terpadu,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan awal penanggulangan karhutla senilai Rp2,8 miliar berupa motor trail pemadam, mesin pompa, alat pelindung diri, serta perlengkapan pendukung lainnya untuk memperkuat kesiapan BPBD dan tim gabungan di lapangan.
Turut hadir Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, Menteri Lingkungan Hidup RI Drs. Moh. Jumhur Hidayat, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BMKG RI Teuku Faisal Fatahni, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wijayagus, serta unsur Forkopimda Sumsel dan kepala daerah dari wilayah rawan karhutla di Sumatera Selatan.
