PALEMBANG, MRS — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menegaskan kesiapan penuh menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, dalam Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla Sumsel di Griya Agung, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau.
Dalam arahannya, Djamari Chaniago menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu mulai dari mitigasi, pencegahan, penegakan hukum, hingga pemulihan pascakebakaran.
“Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan mitigasi serta membangun kerja sama yang solid dalam penanganan karhutla,” tegasnya.
Ia menyebut Sumatera Selatan menjadi wilayah strategis yang rawan karhutla karena memiliki kawasan gambut luas, area perkebunan besar, dan riwayat kebakaran berulang setiap tahun.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Sumsel mengalami penurunan signifikan, dari sekitar 15.422 hektare pada 2024 menjadi 5.939 hektare sepanjang 2025. Sementara periode Januari hingga April 2026 tercatat sekitar 79 hektare lahan terbakar.
Menurutnya, capaian tersebut harus dipertahankan melalui kesiapsiagaan yang lebih disiplin dan respons cepat di lapangan.
“Penurunan ini patut disyukuri, tetapi jangan membuat kita lengah,” ujarnya.
Menko Polkam juga mengingatkan prediksi BMKG yang menyebut sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April hingga Juni 2026, termasuk Sumsel yang diperkirakan mulai mengalami musim kering pada Mei.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah dan Forkopimda menjadikan penanggulangan karhutla sebagai prioritas utama daerah.
Selain memastikan kesiapan posko siaga, personel, dan peralatan, ia juga meminta integrasi data dan percepatan respons terhadap setiap titik panas yang muncul.
“Setiap hotspot harus segera diverifikasi dan ditangani tanpa ego sektoral,” katanya.
Tak hanya pemerintah, dunia usaha di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan juga diminta aktif terlibat dalam pencegahan karhutla.
“Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Herman Deru menegaskan Pemerintah Provinsi Sumsel siap memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat, TNI-Polri, BPBD, hingga perusahaan swasta guna menekan potensi kebakaran selama musim kemarau.
Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan awal penanggulangan karhutla senilai Rp2,8 miliar berupa motor trail pemadam, mesin pompa, alat pelindung diri personel, dan perlengkapan lainnya.
Apel kesiapsiagaan ditutup dengan simulasi pemadaman karhutla secara terintegrasi yang melibatkan berbagai unsur penanggulangan bencana.
