PALEMBANG, MRS — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menemui langsung massa aksi Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumsel yang menggelar demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Senin (18/5/2026).
Dalam dialog terbuka tersebut, Herman Deru menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel untuk terus menjaga transparansi anggaran, memperbaiki infrastruktur, serta membuka ruang kritik dan pengawasan dari masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa.
Aksi mahasiswa tersebut digelar bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Sumatera Selatan. Massa PMII menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, mulai dari persoalan kemiskinan, pendidikan, infrastruktur jalan, hingga transparansi penggunaan anggaran daerah.
Menanggapi hal itu, Herman Deru mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan damai. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritik dari adik-adik mahasiswa. Pemerintah terbuka terhadap pengawasan dan kritik demi perbaikan Sumsel ke depan,” ujar Herman Deru.
Terkait tuntutan transparansi anggaran, Herman Deru menjelaskan seluruh proses belanja pemerintah daerah saat ini telah dipublikasikan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) guna mencegah praktik kolusi dan penyimpangan anggaran.
“Semua belanja pemerintah sudah diunggah melalui SiRUP. Jika ada yang dianggap tidak sesuai, silakan disampaikan dan akan kita evaluasi bersama DPRD,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga menanggapi persoalan pembangunan Kantor Gubernur Sumsel di kawasan Keramasan yang sempat menjadi sorotan mahasiswa. Ia menjelaskan proyek tersebut saat ini masih terkendala kondisi keuangan daerah sehingga penyelesaiannya dilakukan secara bertahap sambil menunggu situasi anggaran membaik.
Selain itu, sektor pendidikan turut menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Herman Deru menegaskan sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Ia menyebut pemerintah provinsi telah memberikan subsidi pendidikan kepada puluhan ribu siswa di Sumsel.
“Kalau sekolah, jangan sampai ada pungutan yang membebani masyarakat. Pemerintah sudah memberikan subsidi pendidikan dan persoalan ini akan kita evaluasi bersama stakeholder terkait,” katanya.
Di bidang infrastruktur, Herman Deru mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan di Sumsel yang mengalami kerusakan, termasuk Jalan Lintas Timur Palembang–Betung yang menjadi salah satu perhatian utama masyarakat.
Menurutnya, kerusakan jalan dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melintas melebihi kapasitas muatan.
“Kita terus mendorong perbaikan jalan, termasuk Jalan Palembang–Betung. Persoalan ODOL juga menjadi perhatian serius karena sangat berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan,” ungkapnya.
Herman Deru menambahkan, pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara bertahap meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan ikut berpartisipasi membangun Sumatera Selatan.
“Tidak ada daerah yang tanpa persoalan. Karena itu mari kita sama-sama memperbaiki dan membangun Sumsel agar semakin maju dan sejahtera,” tandasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah diharapkan menjadi ruang komunikasi konstruktif dalam menyerap aspirasi masyarakat Sumatera Selatan.
