PALEMBANG, MRS — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan pentingnya tata kelola organisasi yang transparan, profesional, dan akuntabel dalam pengelolaan Palang Merah Indonesia (PMI) di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri pelantikan pengurus PMI Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kabupaten PALI di Griya Agung Palembang, Sabtu (23/5/2026).
Dalam kegiatan bertema “Bergerak Bersama, Berbakti untuk Kemanusiaan” itu, Herman Deru meminta seluruh pengurus PMI yang baru dilantik memperkuat legalitas organisasi, tertib administrasi, hingga sistem pengelolaan keuangan berbasis transaksi non-tunai.
“Administrasi harus tertib dan transparan. Semua transaksi harus tercatat dengan baik agar penggunaan dana hibah maupun CSR benar-benar akuntabel,” tegas Herman Deru.
Ia menilai penguatan tata kelola sangat penting agar organisasi kemanusiaan seperti PMI tetap dipercaya masyarakat sekaligus mampu menjalankan fungsi sosial secara optimal.
Sebagai Pelindung PMI Sumsel, Herman Deru juga meminta pengurus PMI di daerah aktif menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan inspektorat untuk melakukan pendampingan sejak awal terhadap pengelolaan dana hibah maupun operasional Unit Donor Darah (UDD).
Menurutnya, terdapat empat prinsip utama yang harus dijaga dalam pengelolaan organisasi PMI, yakni seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai, tidak ada markup anggaran, tidak ada kegiatan fiktif, serta seluruh program harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain penguatan administrasi, Herman Deru juga mendorong PMI memperluas kemitraan dengan berbagai pihak melalui nota kesepahaman (MoU), meningkatkan kesiapsiagaan bencana, hingga memperkuat edukasi pertolongan pertama kepada masyarakat.
Ia bahkan meminta Palang Merah Remaja (PMR) lebih dioptimalkan sebagai sarana edukasi kemanusiaan dan kesiapsiagaan sejak usia dini.
Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumsel Feby Herman Deru mengingatkan para pengurus baru bahwa amanah di PMI bukan sekadar jabatan organisasi, melainkan tanggung jawab kemanusiaan yang harus dijalankan dengan penuh integritas.
“Menjadi pengurus PMI berarti siap bekerja untuk kemanusiaan tanpa pamrih, namun tetap harus profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Feby juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan donor darah di daerah. Menurutnya, kebutuhan darah di Sumsel terus meningkat, baik untuk korban kecelakaan, ibu melahirkan, maupun pasien talasemia.
Karena itu, PMI didorong lebih aktif melakukan sistem “jemput bola” donor darah dan memperluas jejaring organisasi hingga tingkat desa serta sekolah melalui program PMI Goes to School.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel Desy Edward Candra, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
