PALEMBANG, MRS — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menegaskan pentingnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan di tengah tantangan birokrasi modern yang terus berkembang seiring pesatnya teknologi dan dinamika global.
Penegasan tersebut disampaikan Edward Candra saat menghadiri kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (26/5/2026), yang diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumsel secara daring dan luring.
Dalam sambutannya, Edward menekankan bahwa implementasi SAKIP tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif berupa laporan dan dokumen semata, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam pelayanan publik yang efektif, cepat, dan tepat sasaran.
“SAKIP bukan hanya soal administrasi laporan, tetapi bagaimana setiap anggaran yang digunakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tegas Edward.
Ia mengungkapkan, birokrasi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari derasnya opini publik di media sosial, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga situasi geopolitik global yang turut memengaruhi tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, perkembangan AI juga membawa dampak disrupsi baru karena dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan informasi yang merugikan masyarakat maupun institusi pemerintahan.
Karena itu, Edward meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Sumsel mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip integritas dan profesionalisme.
Selain penguatan SAKIP, Edward juga menyoroti pentingnya pembangunan zona integritas di lingkungan birokrasi. Ia menegaskan integritas harus dimulai dari pimpinan dan menjadi budaya kerja seluruh jajaran pemerintahan.
“Zona integritas bukan sekadar slogan. Integritas harus diperjuangkan dan menjadi budaya kerja di setiap instansi pemerintahan,” ujarnya.
Edward juga mengingatkan seluruh ASN agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Fungsi dan tugas jangan sampai digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Semua harus kembali pada pelayanan masyarakat,” katanya.
Ia berharap asistensi dari Kementerian PANRB tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus pembelajaran bersama dalam memperkuat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumatera Selatan.
Dalam kegiatan itu, tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut memberikan penguatan terkait perkembangan reformasi birokrasi, implementasi SAKIP, serta pembangunan zona integritas di wilayah Sumsel.
Edward juga mengajak seluruh OPD provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pada akhirnya semua bermuara pada pelayanan publik yang baik. Itu tujuan utama dari reformasi birokrasi yang kita jalankan,” pungkasnya.
