PALEMBANG, MRS – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan ekonomi syariah tidak boleh lagi dipandang sebagai sektor pelengkap, melainkan harus menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan daya saing baru bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Herman Deru saat membuka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera 2026 di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Jumat (5/6/2026), bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti.
Menurut Herman Deru, penunjukan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah FESyar Regional Sumatera merupakan peluang besar untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tengah potensi masyarakat muslim yang mencapai sekitar 90 persen dari total penduduk Sumsel.
“Ini momentum yang sangat baik. Sumsel memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Karena itu, kepercayaan sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah,” ujarnya.
Meski memiliki potensi yang besar, Herman Deru mengakui tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah masih relatif rendah dibanding jumlah penduduk muslim yang ada. Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di semua lapisan masyarakat.
Menurutnya, ekonomi syariah tidak hanya identik dengan lembaga keuangan atau label tertentu, tetapi lebih luas menyangkut perilaku ekonomi yang menjunjung kejujuran, transparansi, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
“Syariah bukan sekadar nama atau label. Syariah adalah perilaku. Bagaimana kita menjalankan usaha dan aktivitas ekonomi secara jujur, transparan, adil, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Herman Deru juga mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan ekonomi syariah melalui dunia usaha dan kewirausahaan. Menurutnya, penguatan literasi ekonomi syariah harus dimulai sejak bangku sekolah hingga perguruan tinggi agar lahir pelaku usaha muda yang siap bersaing di era ekonomi halal global.
“Literasi ekonomi syariah harus masuk ke sekolah dan kampus. Anak-anak muda harus menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton dalam perkembangan ekonomi syariah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan Sumsel yang menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini Sumsel tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Riau, berhasil meraih penghargaan nasional dalam pengendalian inflasi, serta menjadi salah satu daerah terbaik dalam implementasi digitalisasi keuangan daerah.
Selain pembukaan FESyar, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan Sultan Muda Santri Card, komitmen ekspor perdana produk olahan kelapa, kerupuk, dan rempah-rempah ke Tiongkok, serta penyaluran pembiayaan mikro bagi pelaku usaha.
Herman Deru menilai Program Sultan Muda menjadi investasi strategis dalam mencetak generasi entrepreneur baru di Sumsel. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau sekitar 9.900 peserta.
“Kalau satu youngpreneur mampu membuka peluang kerja bagi lima orang saja, maka akan lahir puluhan ribu tenaga kerja baru yang menjadi penggerak ekonomi Sumatera Selatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan pangsa pasar perbankan syariah nasional saat ini masih berada di kisaran 8 persen, padahal Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah yang sangat besar.
Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas produksi, sertifikasi halal, akses pasar, pembiayaan yang kompetitif, hingga rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah.
FESyar Regional Sumatera 2026 sendiri mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital”, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
