JAKARTA, MRS – Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan melalui keikutsertaan Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang dalam Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/6/2026).
Menariknya, dalam kegiatan tersebut Cik Ujang hadir bersama Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumsel, Hj. Lidyawati Cik Ujang. Kehadiran keduanya menunjukkan sinergi dalam memperkuat budaya integritas tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga dalam organisasi kemasyarakatan.
Pelatihan yang diikuti para kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pemangku kepentingan dari berbagai provinsi di Indonesia itu bertujuan meningkatkan kapasitas penyelenggara negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Cik Ujang menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat.
“Penguatan integritas sangat penting bagi Sumatera Selatan. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Cik Ujang, pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan program yang dijalankan, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan serta komitmen seluruh aparatur dalam menjunjung nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa wakil gubernur dan pimpinan DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui program PAKU Integritas, KPK mendorong lahirnya pemimpin daerah yang mampu menjadi motor penggerak budaya antikorupsi, memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, serta membangun sistem pemerintahan yang transparan dan profesional.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengingatkan bahwa data penindakan korupsi yang dilakukan KPK harus menjadi bahan refleksi bersama agar praktik korupsi tidak terus berulang di daerah.
PAKU Integritas 2026 diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembelajaran langsung mengenai strategi pencegahan korupsi, kunjungan ke fasilitas KPK, penyusunan rencana aksi integritas, hingga sesi interaktif bersama jajaran KPK.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap nilai-nilai integritas dapat semakin tertanam dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, dipercaya masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
