PALEMBANG, MRS – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Pemprov Sumsel berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat WTP tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna XXXVI DPRD Sumsel dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Gedung DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026).
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI, Dr. Edward Ganda Hasiolan Simanjuntak, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan suatu hal terhadap laporan keuangan Pemprov Sumsel Tahun 2025.
“Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mempertahankan opini WTP untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut,” ujar Edward.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, BPK tetap meminta agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti secara tuntas.
Sementara itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan mengapresiasi jajaran BPK RI Perwakilan Sumsel yang telah menyelesaikan pemeriksaan secara profesional dan tepat waktu.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan beserta seluruh tim pemeriksa yang telah menyelesaikan pemeriksaan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” kata Herman Deru.
Menurut Herman Deru, raihan WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.
“WTP bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung program pembangunan yang telah direncanakan,” tegasnya.
Herman Deru juga mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah berasal dari rakyat sehingga harus digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dengan capaian WTP ke-12 secara beruntun tersebut, Pemprov Sumsel semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan konsistensi tinggi dalam menjaga kualitas laporan keuangan serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
