PALEMBANG, MRS – Mayoritas fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Jumat (26/6/2026).
Rapat paripurna dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, M. Hasan Haikal, menyampaikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan baik sesuai perencanaan. Meski demikian, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi Sumsel terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif dan akuntabel.
Senada dengan itu, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Richa Novliyanti, menilai laporan pertanggungjawaban APBD 2025 telah tersusun dengan baik. Namun, pihaknya memberikan sejumlah catatan, salah satunya terkait masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran ke depan.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Ardi Fitriansyah, mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sumsel sepanjang Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, berbagai program pembangunan yang telah dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai sektor.
Apresiasi juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. Keenam fraksi tersebut pada prinsipnya menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta memberikan penghargaan atas kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Meski demikian, seluruh fraksi tetap menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H. Nopianto, yang kemudian menskors jalannya sidang hingga Senin mendatang. Agenda berikutnya adalah penyampaian jawaban Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, atas pemandangan umum yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Sebelumnya, DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga telah mulai mencermati Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam Rapat Paripurna XXXVII DPRD Sumsel. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
