PALEMBANG, MRS – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kemandirian fiskal, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H. saat menyampaikan tanggapan dan jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna XXXVII DPRD Provinsi Sumsel, Senin (29/6/2026).
Mengawali penyampaiannya, Edward Candra mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel telah mencermati seluruh pandangan, saran, kritik, maupun masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
“Semua saran dan masukan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel,” ujar Edward Candra.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar terkait upaya mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, Edward menjelaskan bahwa Pemprov Sumsel terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Strategi tersebut meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penguatan pengawasan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan perpajakan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi guna memperluas basis penerimaan pajak sehingga tingkat kemandirian fiskal Sumatera Selatan dapat meningkat secara bertahap.
Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem, Edward menegaskan bahwa optimalisasi penyerapan anggaran, khususnya belanja modal dan belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Hal tersebut telah menjadi prioritas kami karena belanja infrastruktur merupakan salah satu belanja wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.
Edward juga mengapresiasi dukungan DPRD terhadap penyusunan target pendapatan daerah yang dilakukan secara realistis berdasarkan capaian semester pertama tahun sebelumnya. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi modal penting dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan.
Di akhir penyampaiannya, Edward berharap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat memperoleh persetujuan bersama sehingga segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan, kerja sama, dan sinergi yang telah terjalin selama ini,” pungkasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel optimistis mampu memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pengelolaan APBD yang semakin efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
