OKU Selatan, MRS – Berbagai elemen masyarakat memanfaatkan kegiatan Reses Masa Sidang VI Tahap II DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Desa Mekarsari, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten OKU Selatan, sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait prioritas pembangunan daerah. Forum dialog tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, bersama anggota DPRD Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) V. Senin (6/7/2026)
Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif, masyarakat menyampaikan berbagai usulan, mulai dari pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut dihimpun sebagai bahan pembahasan DPRD untuk disinergikan dengan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD dalam mendengar langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.
“Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, kami memperoleh informasi faktual mengenai dinamika pembangunan di daerah. Seluruh aspirasi yang diterima akan dianalisis sebagai dasar penyusunan program pembangunan serta penetapan prioritas anggaran agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran,” ujar Andie.
Koordinator Reses Dapil V, Sri Mulyadi, menambahkan bahwa reses menjadi sarana penting untuk mengetahui kondisi riil masyarakat sekaligus menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
Rangkaian Reses Masa Sidang VI Tahap II Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada sejumlah titik di Kabupaten OKU Selatan dan diikuti Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie bersama anggota DPRD Dapil V, yakni Sri Mulyadi, Isyana Lonitasari, At Thahirah Putri Lestari, Fathan Qoribi, Andri Fitriansyah, dan Mirza Gumay.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Selatan berharap hubungan kemitraan dengan masyarakat semakin kuat sehingga proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan dapat berlangsung secara partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
