MUARA ENIM, MRS – Kepedulian Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru terhadap penderitaan masyarakat yang selama bertahun-tahun terjebak kemacetan akibat angkutan batu bara akhirnya melahirkan solusi nyata. Pemerintah Provinsi Sumsel bersama para pemangku kepentingan resmi memulai pembangunan empat flyover di Kabupaten Muara Enim sebagai langkah permanen mengatasi persoalan tersebut.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pembangunan flyover di Balai Agung Serasan Sekundang, Kabupaten Muara Enim, Senin (6/7/2026).
Pembangunan flyover di perlintasan sebidang JPL 99 dan JPL 111 Kecamatan Ujan Mas menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengurai kemacetan yang selama ini menghambat aktivitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi logistik nasional.
Dalam sambutannya, Herman Deru mengajak seluruh pihak mengingat kembali kondisi Sumatera Selatan pada periode 2011–2018, ketika hampir setiap pekan masyarakat Muara Enim melakukan aksi unjuk rasa akibat kemacetan panjang angkutan batu bara.
“Setiap minggu masyarakat datang menyampaikan keluhan. Kemacetan sudah di luar batas. Bukan hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga mengganggu perekonomian,” ujar Herman Deru.
Menurutnya, dampak kemacetan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga persoalan kemanusiaan.
Ia mengungkapkan, hasil panen petani dari Pagaralam kerap membusuk karena perjalanan menuju Palembang yang seharusnya sekitar enam jam berubah menjadi belasan bahkan puluhan jam. Bahkan terdapat laporan warga melahirkan di tengah kemacetan hingga pasien meninggal dunia karena terlambat mendapatkan penanganan medis.
Berangkat dari kondisi tersebut, Herman Deru mulai melakukan penataan sejak menjabat Bupati OKU Timur dengan membatasi angkutan batu bara yang melintas di jalan umum.
Kebijakan itu kemudian diperkuat ketika menjabat Gubernur Sumsel melalui Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 tentang penggunaan jalan khusus angkutan batu bara.
Meski sempat menuai berbagai tantangan, kebijakan tersebut menjadi titik balik penataan angkutan batu bara di Sumatera Selatan.
“Dulu jalan khusus hanya ada milik Servo dan PT KAI, tetapi tidak banyak yang mau menggunakan karena berbayar. Setelah Pergub diterapkan dan didukung penuh aparat kepolisian serta seluruh pihak, kondisi mulai berubah. Masyarakat akhirnya bisa menikmati jalan yang lebih lancar,” katanya.
Herman Deru menegaskan pembangunan flyover bukan semata untuk mempercepat distribusi batu bara, tetapi lebih dari itu merupakan upaya menghadirkan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat.
Menurutnya, warga Muara Enim kini mulai merasakan perubahan, mulai dari berkurangnya kemacetan hingga lingkungan yang lebih bersih karena debu batu bara tidak lagi mendominasi jalan umum.
“Pembangunan ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat. Yang kita integrasikan bukan hanya kepentingan komersial, tetapi juga kepentingan masyarakat dan pemerintah. Ketika logistik bergerak lebih cepat, ekonomi juga akan tumbuh,” tegasnya.
Ia menjelaskan pembangunan flyover akan berjalan beriringan dengan pengembangan dermaga serta peningkatan kapasitas angkutan kereta api sehingga distribusi batu bara semakin efisien tanpa mengganggu mobilitas masyarakat.
Empat flyover yang akan dibangun meliputi:
- Flyover Simpang Belimbing
- Flyover Gunung Megang I
- Flyover Gunung Megang II
- Flyover Ujan Mas
Keempat proyek tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam menghilangkan perlintasan sebidang yang selama ini menjadi penyebab utama kemacetan.
Sementara itu, Plt. Bupati Muara Enim Sumarni menyebut pembangunan flyover merupakan impian masyarakat yang telah lama dinantikan.
“Selama ini peningkatan volume angkutan batu bara berdampak terhadap mobilitas masyarakat. Kemacetan, hilangnya waktu produktif hingga meningkatnya risiko kecelakaan menjadi persoalan yang dihadapi setiap hari,” ujarnya.
Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero), I Gede Darmayusa, menilai kolaborasi tersebut menjadi contoh sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
Senada dengan itu, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Bambang Ismawan menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan jauh lebih penting dibanding sekadar proses administrasi.
“Kita ingin cepat, tetapi tetap tepat. Administrasi harus mendukung pelaksanaan operasi, bukan justru menghambat,” katanya.
Usai penandatanganan kerja sama, Gubernur Herman Deru bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel, PT KAI, PT Bukit Asam, BBPJN Sumsel, dan Forkopimda Kabupaten Muara Enim langsung meninjau lokasi pembangunan flyover di kawasan Ujan Mas sebagai tanda dimulainya proyek strategis yang telah lama dinantikan masyarakat.
