Ketua DPRD Sumsel Tegaskan Aspirasi Warga Pulau Duku Akan Dikawal Hingga Menjadi Program Pembangunan

banner 468x60

OKU SELATAN, MRS – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) V kembali melanjutkan rangkaian Reses Masa Sidang VI Tahap II Tahun Anggaran 2026 dengan menggelar pertemuan bersama masyarakat di Desa Pulau Duku, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Rabu (8/7/2026).

banner 336x280

Kegiatan tersebut merupakan salah satu dari delapan titik reses yang dilaksanakan DPRD Sumsel di Kabupaten OKU Selatan sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah yang lebih partisipatif.

Reses dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie, S.E., M.M., didampingi Koordinator Reses Sri Mulyadi, S.E., M.Si., bersama anggota DPRD Sumsel Dapil V, yakni Isyana Lonitasari, S.H., At Thahirah Putri Lestari, S.E., Fathan Qoribi, S.T., Andri Fitriansyah, S.T., M.M., dan Mirza Gumay, S.IP.

Forum tersebut dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, pemerintah kecamatan dan desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tenaga pendidik, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kecamatan Mekakau Ilir.

Irigasi dan Jalan Desa Jadi Aspirasi Utama

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak.

Perbaikan jaringan irigasi pertanian dan peningkatan kualitas jalan desa menjadi usulan paling dominan karena dinilai sangat menentukan produktivitas pertanian sekaligus kelancaran mobilitas masyarakat. Selain itu, warga juga mengusulkan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap sektor UMKM dan kesejahteraan sosial.

Sri Mulyadi: Reses Jadi Jembatan Aspirasi Masyarakat

Koordinator Reses Sri Mulyadi menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi representasi DPRD sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, melalui kunjungan langsung ke daerah pemilihan, anggota DPRD memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pembangunan yang harus menjadi perhatian pemerintah.

“Melalui kegiatan ini, anggota DPRD turun langsung ke lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi riil masyarakat, menyerap aspirasi, serta mengidentifikasi berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan. Forum dialog yang berlangsung secara terbuka menjadi sarana komunikasi dua arah yang efektif,” ujar Sri Mulyadi.

Ia menambahkan, seluruh aspirasi masyarakat akan dikaji sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Andie Dinialdie: Aspirasi Akan Dikawal Hingga Tahap Penganggaran

Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menegaskan bahwa reses merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan kebijakan pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat menjadi dasar penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah.

“Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, DPRD memperoleh informasi faktual mengenai berbagai dinamika pembangunan di daerah. Seluruh aspirasi yang diterima akan dianalisis sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, serta penetapan prioritas anggaran agar pelaksanaannya semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Andie Dinialdie.

Ia memastikan seluruh usulan masyarakat Pulau Duku akan terus dikawal hingga masuk dalam pembahasan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Pelaksanaan Reses Masa Sidang VI Tahap II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil V berlangsung pada 3–10 Juli 2026 dengan delapan titik pertemuan di sejumlah kecamatan di Kabupaten OKU Selatan. DPRD Sumsel berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut mampu memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed