PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait antrean panjang Biosolar dengan turun langsung meninjau enam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) penyalur Biosolar di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Ogan Ilir, Selasa (14/7/2026).
Hasil peninjauan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan sejumlah langkah strategis, mulai dari optimalisasi operasional SPBU selama 24 jam, penambahan pasokan Biosolar, rekayasa distribusi kendaraan logistik, hingga evaluasi sistem pelayanan di SPBU.
Enam SPBU yang menjadi lokasi peninjauan meliputi SPBU Jalan H.M. Noerdin Pandji, SPBU Bandara, SPBU Sukajadi Banyuasin, SPBU Soekarno Hatta, SPBU Kolonel H. Burlian Km 7, dan SPBU Pegayut, Kabupaten Ogan Ilir.
Dalam peninjauan tersebut Herman Deru didampingi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aparat kepolisian, serta sejumlah perangkat daerah.
“Hari ini kita turun langsung ke lapangan bersama Pertamina, BPH Migas, aparat kepolisian, dan instansi terkait. Saya ingin melihat fakta di lapangan agar solusi yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil,” ujar Herman Deru.
Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan BPH Migas, pasokan Biosolar di Sumatera Selatan telah mulai ditambah sehingga antrean di sejumlah SPBU berangsur menurun. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Evaluasi dilakukan mulai dari kecepatan pengisian BBM, sistem pembayaran, kesiapan operasional SPBU, hingga pola antrean kendaraan.
Dari hasil pemantauan di lapangan, satu kali pengisian Biosolar rata-rata membutuhkan waktu sekitar 8,5 menit untuk transaksi senilai sekitar Rp900 ribu. Untuk mempercepat pelayanan, Herman Deru mengusulkan penggunaan selang nozzle yang lebih panjang sehingga pengisian dapat dilakukan dari sisi kanan maupun kiri kendaraan tanpa harus memutar posisi truk.
“Kami mengusulkan agar selang nozzle dibuat lebih panjang sehingga dapat menjangkau kendaraan dari kedua sisi. Dengan begitu pelayanan menjadi lebih cepat dan antrean dapat dikurangi,” katanya.
SPBU 24 Jam dan Rekayasa Lalu Lintas
Herman Deru mengungkapkan, titik antrean paling padat berada di kawasan pintu masuk dan keluar Kota Palembang seperti Citra Grand City (CGC), Pegayut, dan Kramasan.
Sementara di kawasan Sekojo dan Lemabang, antrean dipicu tingginya aktivitas kendaraan logistik menuju Pelabuhan Boom Baru meskipun kedua SPBU tersebut telah beroperasi selama 24 jam.
Menurutnya, keterbatasan lahan di SPBU kawasan perkotaan menyebabkan antrean kendaraan besar sulit dihindari apabila distribusi kendaraan tidak diatur.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel dan jajaran kepolisian menyepakati sejumlah langkah cepat.
Salah satunya adalah mengoptimalkan operasional SPBU penyalur Biosolar selama 24 jam. SPBU yang selama ini menghentikan pelayanan pada malam hari diminta tetap beroperasi sepanjang hari dengan dukungan jaminan pasokan dari Pertamina.
Selain itu, Polrestabes Palembang diminta menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin) sebagai dasar pengaturan jam operasional sekitar 10 SPBU Biosolar agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pada jam berangkat sekolah.
“Nanti akan dioptimalkan agar sebagian SPBU penyalur Biosolar dapat beroperasi selama 24 jam tanpa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada jam berangkat sekolah,” ujar Herman Deru.
Pertamina Diminta Tambah Pasokan
Selain pengaturan operasional SPBU, Herman Deru juga menginstruksikan PT Pertamina Patra Niaga menambah distribusi Biosolar ke 164 SPBU yang tersebar di seluruh Sumatera Selatan, terutama di jalur logistik antarkabupaten, antarprovinsi, hingga antarpulau.
Langkah tersebut dinilai penting agar antrean kendaraan tidak hanya terpusat di Kota Palembang.
Herman Deru juga meminta dilakukan penghitungan ulang terhadap kebutuhan kuota Biosolar mengingat banyak kendaraan logistik dari luar Sumatera Selatan yang turut mengisi BBM bersubsidi di wilayah Sumsel.
Saat peninjauan, pemerintah menemukan kendaraan dari Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga berbagai daerah lainnya ikut memanfaatkan Biosolar di Sumatera Selatan.
“Artinya kebutuhan kendaraan dari luar Sumsel juga harus diperhitungkan dalam distribusi pasokan BBM. Kami sudah berkoordinasi dengan BPH Migas agar penyaluran di sektor hilir dapat ditambah sesuai kebutuhan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar kendaraan yang sebenarnya direkomendasikan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Dexlite maupun Pertamina Dex tidak memanfaatkan Biosolar sehingga subsidi energi benar-benar tepat sasaran.
Di sisi lain, Herman Deru mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying karena stok BBM di Sumatera Selatan dipastikan dalam kondisi aman.
“Kami minta masyarakat menggunakan BBM sesuai spesifikasi kendaraannya. Jika kendaraan tidak direkomendasikan menggunakan Biosolar, gunakan BBM sesuai peruntukannya agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Menutup peninjauan, Herman Deru mengapresiasi sinergi Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, kepolisian, Dinas Perhubungan, dan seluruh pihak terkait yang bergerak cepat mencari solusi atas persoalan antrean Biosolar.
Ia memastikan seluruh langkah yang telah disepakati akan segera diimplementasikan sehingga distribusi Biosolar di Sumatera Selatan semakin lancar dan antrean panjang di SPBU dapat segera teratasi.
