PALEMBANG, MRS – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai mematangkan langkah besar dalam reformasi transportasi publik. Melalui rapat koordinasi yang melibatkan akademisi, pemerhati transportasi, hingga organisasi profesi, Pemkot menargetkan lahirnya sistem transportasi yang lebih terintegrasi, nyaman, dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Rapat koordinasi penanganan transportasi tersebut dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, di Ruang Rapat Sekanak, Bapperida Kota Palembang, Rabu (15/7/2026).
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan dan perhatian khusus Wali Kota Palembang terhadap pembenahan transportasi umum sebagai salah satu sektor strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam forum tersebut, Pemkot tidak hanya mengandalkan pembahasan internal. Berbagai pemangku kepentingan dilibatkan, mulai dari akademisi, pemerhati transportasi, penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sumatera Selatan, pengamat perkotaan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kolaborasi lintas sektor itu diharapkan mampu menghasilkan kebijakan transportasi yang lebih komprehensif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Asisten II Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan perhatian Wali Kota terhadap sektor transportasi menjadi dasar dilaksanakannya rapat koordinasi tersebut.
Menurutnya, penyelesaian persoalan transportasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan masukan dari berbagai kalangan yang memahami persoalan mobilitas perkotaan.
“Karena itu seluruh pihak kami harapkan dapat berkolaborasi memberikan gagasan dan solusi agar sistem transportasi Kota Palembang semakin baik,” ujarnya.
Feeder dan LRT Jadi Fokus Utama
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pengembangan angkutan feeder yang terintegrasi dengan Light Rail Transit (LRT).
Integrasi tersebut dinilai menjadi kunci untuk menciptakan sistem transportasi massal yang efektif, khususnya dalam menghubungkan kawasan permukiman dengan stasiun-stasiun LRT.
Selain itu, rapat juga membahas peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, pengembangan jaringan transportasi, hingga kemungkinan penerapan skema subsidi transportasi guna mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Pemkot menilai keberhasilan transportasi publik bukan hanya ditentukan oleh keberadaan moda seperti LRT, tetapi juga oleh kemudahan masyarakat menjangkau layanan tersebut melalui sistem pengumpan (feeder) yang terintegrasi.
Masukan Akademisi Jadi Dasar Kebijakan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Heriyanto, mengapresiasi keterlibatan para akademisi, pemerhati transportasi, serta seluruh peserta rapat yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif.
Menurutnya, berbagai rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan transportasi Kota Palembang ke depan.
Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, Pemerintah Kota Palembang optimistis mampu membangun sistem transportasi yang lebih modern, terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu memberikan layanan yang aman, nyaman, mudah diakses, dan efisien bagi masyarakat.
Transportasi publik yang berkualitas diharapkan tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Palembang.
