PALEMBANG, MRS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Reses Masa Sidang IV Tahun Anggaran 2025 di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang, yang mencakup Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati, pada Sabtu (18/10/2025).
Kegiatan ini digelar di SMA Srijaya dan SMA Tridharma Palembang dengan melibatkan seluruh anggota DPRD Sumsel dari Dapil I, antara lain Abdullah Taufik, SE., MM (Gerindra), Aryuda Perdana Kesuma, S.Sos (Golkar), Muhammad Toha, S.Ag (PKS), Ir. Romiana Hidayanti (PDI-Perjuangan), H. Chairul S. Madtiyah, MM (Demokrat), dan Firmansyah Hakim, SH (NasDem).
Fokus kegiatan kali ini adalah menyerap aspirasi dari kalangan tenaga pendidik dan siswa.
Antusiasme Pelajar dan Tenaga Pendidik
Pelajar SMA Srijaya Negeri dan SMA Tridharma Palembang menyambut kegiatan reses dengan antusias. Mereka aktif mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari sambutan, penjelasan fungsi DPRD, hingga sesi dialog interaktif.
Kepala SMA Srijaya, Dr. Hartono, M.E., mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian wakil rakyat terhadap dunia pendidikan.
“Kami bangga atas kunjungan ini. Melalui kegiatan seperti reses, kami bisa menyampaikan langsung aspirasi dan kebutuhan sekolah, terutama terkait kesejahteraan guru,” ujarnya.
Hartono berharap hasil dari pertemuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru honorer.
Peran DPRD dalam Dunia Pendidikan
Anggota Komisi V DPRD Sumsel dari PKS, Muhammad Toha, menjelaskan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab dalam menetapkan peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Usai penyampaian materi, kegiatan berlanjut dengan sesi tanya jawab antara guru dan siswa.
Guru Geografi SMA Srijaya, Roby Anzul Mubarok, menanyakan upaya DPRD dalam memperjuangkan status guru honorer agar dapat diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK.
Menanggapi hal itu, Toha menyampaikan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan guru.
“Kami mendorong pemetaan kebutuhan tenaga pendidik secara nyata dan memastikan proses rekrutmen PPPK berlangsung transparan. DPRD juga mengawal anggaran pendidikan agar benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan kompetensi guru,” jelasnya.
Aspirasi Pelajar dan Sekolah Swasta
Selain guru, siswa juga menyampaikan pertanyaan mengenai peningkatan fasilitas sekolah. Husniyah Fatiinah, siswi kelas XI, menanyakan rencana DPRD dalam memperbaiki sarana belajar.
Menjawab hal tersebut, salah satu anggota DPRD menjelaskan bahwa perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas tahun ini, termasuk pengadaan alat laboratorium, fasilitas olahraga, serta pemerataan sarana di sekolah pinggiran.
Di SMA Tridharma Palembang, Ketua Yayasan Sofiansya turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD karena turut memperhatikan sekolah swasta.
“Banyak siswa kami berasal dari keluarga kurang mampu. Sebagian bahkan dibebaskan dari biaya sekolah. Kami berharap adanya dukungan program beasiswa agar pendidikan tetap bisa diakses oleh semua kalangan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Yayasan Tridharma telah berdiri lebih dari tiga dekade dan berkomitmen menyediakan pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah.
Menanggapi hal tersebut, Aryuda Perdana Kesuma menyebut antusiasme siswa dan guru sangat tinggi.
“Pertanyaan yang disampaikan sangat berbobot, terutama tentang kesejahteraan guru dan fasilitas belajar. Kami akan memperjuangkan agar aspirasi ini bisa ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Wadah Edukasi dan Aspirasi
Kegiatan reses ini juga menjadi ajang edukatif bagi pelajar mengenai peran dan fungsi DPRD.
Dalam sesi tanya jawab di SMA Tridharma, guru dan siswa mengangkat isu perlindungan hukum bagi guru serta mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat.
Toha menjelaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga pendidik sudah diatur, namun perlu diterapkan dengan bijak.
“Guru berhak menegur siswa, tetapi harus dengan pendekatan kasih sayang, bukan kekerasan. Sementara untuk guru honorer, pemerintah telah membuka formasi PPPK agar kesejahteraan mereka meningkat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa selain program Kartu Indonesia Pintar (KIP), tersedia beasiswa Garuda bagi pelajar berprestasi.
Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif.
Anggota DPRD Sumsel Dapil I berkomitmen menindaklanjuti seluruh aspirasi yang diterima, terutama terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kota Palembang. (*)
