PALEMBANG, MRS – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru mendorong Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Sumsel untuk terus melakukan berbagai terobosan dalam mendukung kemajuan desa, termasuk melalui penyusunan peta desa digital guna menjawab berbagai tantangan pembangunan di pedesaan.
Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima audiensi pengurus APDESI Merah Putih Sumsel di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Kamis (18/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua APDESI Merah Putih Sumsel, Mulyanto, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari 2.856 kepala desa di Sumsel atas penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2025 yang telah diterima pemerintah desa.
Menurutnya, dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung operasional pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta berbagai program pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola.
“Kami juga akan menyelesaikan seluruh laporan keuangan dengan berkoordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),” ujar Mulyanto.
Ia menegaskan APDESI siap menjadi garda terdepan dalam mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Menanggapi hal tersebut, Herman Deru meminta seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI di kabupaten dan kota agar aktif menjalankan roda organisasi karena memiliki peran strategis dalam memperjuangkan aspirasi desa.
“Karena setiap DPC memiliki hak suara di tingkat nasional,” ujarnya.
Herman Deru juga mengingatkan pentingnya memaknai organisasi sebagai sarana memperkuat perjuangan bersama demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
“Sebab bapak-bapak ini dipercaya masyarakat, sehingga harus benar-benar memaknai tujuan organisasi ini. Dengan berorganisasi, kita memiliki kekuatan ketika menyampaikan aspirasi,” katanya.
Menurut Herman Deru, APDESI harus mampu mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi desa secara rinci dan terukur agar dapat dicarikan solusi yang tepat.
Salah satu persoalan yang disorotnya adalah masalah batas wilayah desa yang hingga kini masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.
“Dulu batas desa ditandai dengan sungai dan pohon. Kini banyak sungai yang berubah alur dan pohon yang menjadi penanda sudah banyak ditebang,” jelasnya.
Selain itu, Herman Deru juga menyoroti persoalan data kemiskinan yang terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun sehingga membutuhkan pembaruan dan validasi yang lebih akurat.
“Data baru terus bertambah, sementara data lama tidak keluar. Ini menjadi persoalan. Jika kita tidak tegas, akan sulit menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Herman Deru mendorong lahirnya inovasi berupa penyusunan peta desa digital di seluruh wilayah Sumsel.
“Kita harus segera membuat peta desa digital. Ini merupakan sebuah terobosan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala desa agar selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran.
“Di tengah ruang fiskal yang sempit, kita harus tetap transparan. Inilah cara kita mengelola amanat masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Herman Deru menegaskan bahwa kepala desa memiliki peran strategis sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin masyarakat, sekaligus pelayan masyarakat yang berada di garis terdepan pembangunan.
Ia juga mengingatkan para kepala desa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seiring dinamika kondisi ekonomi saat ini.
“Hati-hati terhadap gangguan kamtibmas. Antisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi tindak pidana,” pesannya.
Di akhir arahannya, Herman Deru meminta APDESI turut berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemberantasan peredaran narkoba di wilayah masing-masing sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga desa yang aman, maju, dan sejahtera.
