PALEMBANG, MRS – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun 2026.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Sumsel menggelar Rapat Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPBD Provinsi Sumsel, Kamis (25/6/2026).
Rapat tersebut dibuka sekaligus dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Sumsel yang diwakili Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, SKM., M.Si.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kesiapan personel, sarana, dan pola koordinasi lintas instansi dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi meningkat seiring memasuki puncak musim kemarau.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran BPBD Provinsi Sumsel, mulai dari Kabid Penanganan Darurat, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala UPTB TC dan PK BPBD Sumsel, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.
Turut hadir perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH), Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Stasiun Klimatologi BMKG Sumsel, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumsel, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, serta seluruh operator helikopter patroli dan water bombing yang bertugas di wilayah Sumatera Selatan.
Dalam rapat tersebut, seluruh peserta melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah pengendalian karhutla yang telah berjalan sekaligus membahas strategi penguatan pengawasan di wilayah rawan kebakaran.
Selain itu, koordinasi penggunaan armada udara seperti helikopter patroli dan water bombing juga menjadi salah satu fokus utama pembahasan guna memastikan respons cepat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
BPBD Sumsel menegaskan bahwa sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla, mengingat ancaman kebakaran tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan transportasi akibat potensi kabut asap.
Melalui rapat evaluasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat sistem deteksi dini, serta memastikan seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimobilisasi secara cepat dan efektif ketika dibutuhkan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen menjaga wilayahnya dari ancaman karhutla melalui kolaborasi aktif antara pemerintah, TNI, Polri, instansi teknis, dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan Sumsel bebas asap pada musim kemarau tahun 2026.
