PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat langkah mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional tahun 2026.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Efisiensi dan Progres Tahapan Program BSPS yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Jumat (10/7/2026).
Rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan BSPS, penyelesaian kendala data rekening penerima bantuan, penetapan calon penerima manfaat, hingga persiapan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pendataan Program Bedah Rumah Daerah Bencana.
Pemerintah Targetkan 800 Ribu Rumah Tahun 2026
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah menargetkan pembangunan dan rehabilitasi 800 ribu unit rumah melalui Program BSPS sepanjang tahun 2026.
Untuk mencapai target tersebut, seluruh pemerintah daerah diminta bergerak cepat melakukan pendataan dan verifikasi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Kami mengundang seluruh kepala daerah untuk bersama-sama mempercepat pelaksanaan Program BSPS. Data di daerah sebenarnya sudah ada, namun masih terdapat beberapa yang belum terverifikasi karena belum memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu diperlukan sinergi seluruh pihak agar program ini segera direalisasikan,” ujar Tito.
Menurutnya, keberhasilan Program BSPS tidak hanya meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mampu menekan angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, serta menggerakkan roda perekonomian daerah.
Data Harus Rampung Sebelum 15 Agustus
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat menargetkan paling lambat 15 Juli 2026 data masyarakat miskin dan rumah tidak layak huni telah disampaikan kepada pemerintah daerah.
Selanjutnya, pemerintah daerah diberi waktu selama satu bulan untuk melakukan verifikasi by name by address, sebelum dikembalikan ke pemerintah pusat paling lambat 15 Agustus 2026 sebagai dasar penetapan penerima bantuan.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan perhatian khusus terhadap wilayah terpencil sehingga tidak ada masyarakat yang layak menerima bantuan justru terlewat dalam proses pendataan.
Herman Deru: Yang Paling Penting Data Harus Valid
Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung BSPS sebelumnya juga telah ditegaskan Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fitrah Nur.
Herman Deru menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menentukan lokasi serta penerima manfaat program.
“Terima kasih yang telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan lokasi dan sasaran program. Sumsel siap apabila ditunjuk menjadi tuan rumah launching nasional karena program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Herman Deru.
Namun demikian, Herman Deru mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh akurasi data penerima manfaat.
“Yang paling penting adalah data penerima manfaat harus valid,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar pembangunan maupun rehabilitasi rumah dilakukan secara terpusat dalam satu kawasan RT atau RW sehingga dampaknya lebih nyata dibandingkan apabila tersebar di banyak lokasi.
“Kalau dilakukan dalam satu lingkungan, dampaknya akan jauh lebih terlihat dibandingkan jika sporadis,” tambahnya.
Sumsel Siap Percepat Program Bedah Rumah
Melalui keikutsertaan Sekda Sumsel dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya mempercepat pelaksanaan Program BSPS melalui sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Langkah ini diharapkan mampu memastikan seluruh bantuan perumahan tepat sasaran sehingga benar-benar meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus memperkuat kesejahteraan warga Sumatera Selatan.
